JANTHO — Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Besar memaksa pemerintah daerah untuk merombak strategi pemulihan. Bupati Muharram Idris menegaskan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) tepat sasaran.
“Koordinasi dan komunikasi harus diperkuat agar pemerintah daerah mengetahui secara jelas program-program yang berjalan dan dapat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan,” ujar Muharram dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu menekankan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata. Ia meminta agar masyarakat yang rumahnya rusak atau mata pencahariannya terganggu ikut diberdayakan dalam proyek rehabilitasi.
“Kita berharap masyarakat terdampak bencana ini ikut diberdayakan dalam proses pemulihan agar mereka juga memperoleh manfaat ekonomi dari program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang dilakukan pasca bencana tsunami dulu,” katanya.
Pemkab Aceh Besar, lanjut dia, siap mendukung percepatan melalui penguatan data dan optimalisasi pelaksanaan program di lapangan.
Perwakilan Satgas PRR Sumatera, Imran, mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap pemulihan di Aceh. Pemerintah pusat mendorong percepatan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga hunian warga.
Namun, proses tersebut terkendala oleh data yang belum terintegrasi. Imran menyebut laporan perkembangan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) masih perlu ditingkatkan agar progres pemulihan bisa dipantau bersama.
“Satgas PRR juga mendorong percepatan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana,” jelas Imran.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah pengaktifan kembali posko penanganan bencana. Posko ini dinilai vital sebagai pusat koordinasi dan pelaporan data satu pintu agar komunikasi lintas sektor berjalan efektif dan terarah, seperti pada masa awal bencana dulu.
Tanpa posko yang berfungsi, risiko tumpang tindih data dan program antara pemerintah pusat dan daerah dinilai semakin besar. Pemkab Aceh Besar pun diminta segera menghidupkan kembali pusat komando pemulihan tersebut.