BANDA ACEH — BPK RI bersama Pemerintah Aceh menggelar entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja pada Senin (31/8/2026). Dua agenda utama yang diperiksa adalah pengelolaan BOSP dan upaya pemerintah daerah mendukung ketahanan energi nasional di wilayah Serambi Mekkah.
Pemeriksaan BOSP mencakup periode Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026. Adapun bidang ketahanan energi menyasar Tahun Anggaran 2025 sampai Semester I Tahun Anggaran 2026.
Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI, Muhammad Husni, menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas program kerja pemerintah daerah. Aspek yang ditekankan meliputi pengelolaan bantuan operasional pendidikan serta langkah konkret mendukung ketahanan energi.
Ia menyebut pemeriksaan juga mencakup aspek energi baru terbarukan dan konservasi energi sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional.
Dalam arahannya, Taufik menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menyediakan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Ia meminta jajaran SKPA terkait membangun koordinasi dan memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan.
"Pemerintah Aceh memberikan support terhadap pemeriksaan ini. Tim kami akan menyiapkan apa yang diperlukan. Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan, wawasan, dan saran untuk perbaikan kinerja Pemerintah Aceh ke depan," ujar Taufik.
Muhammad Husni berharap kerja sama yang baik dari Pemerintah Aceh dan SKPA terkait dapat memperlancar proses pemeriksaan. Ia menilai hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si., Asisten II Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT., MT., serta Asisten III Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan dan memperkuat ketahanan energi di Aceh.