LHOKSEUMAWE — Biaya membangun rumah atau gedung di Kota Lhokseumawe masih tergolong tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lain di Aceh. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025, indeks kemahalan konstruksi di kota ini mencapai 99,74 poin. Semakin tinggi angka IKK, semakin mahal harga konstruksi di wilayah tersebut.
Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, Lhokseumawe menempati urutan ke-20 termurah—atau dengan kata lain, peringkat keempat termahal. IKK tertinggi di provinsi ini justru berada di Kabupaten Simeulue yang mencapai 106,82 poin, disusul Kota Sabang (102,83 poin), dan Kabupaten Aceh Utara (99,95 poin).
Kabupaten Aceh Tengah melengkapi lima besar dengan IKK 99,27 poin. Artinya, harga konstruksi di Lhokseumawe hanya sedikit di bawah Aceh Utara dan masih di atas rata-rata daerah lain di pesisir timur Aceh.
Di sisi lain, Kota Langsa tercatat sebagai daerah dengan biaya konstruksi paling rendah di Aceh pada 2025, dengan IKK hanya 91,85 poin. Artinya, harga bangunan di Langsa hampir 8 persen lebih murah dibandingkan Lhokseumawe. Kabupaten Pidie Jaya (93,0 poin), Pidie (93,91 poin), Aceh Barat (93,95 poin), dan Aceh Tamiang (94,52 poin) juga masuk dalam lima besar termurah.
Selisih antara daerah termahal dan termurah mencapai hampir 15 poin—dari Simeulue 106,82 poin hingga Langsa 91,85 poin. Perbedaan ini mencerminkan variasi biaya logistik, ketersediaan material, dan upah tenaga kerja antarwilayah di Aceh.
IKK adalah indeks yang membandingkan harga konstruksi suatu daerah dengan Kota Surabaya sebagai acuan nasional. Nilai 99,74 berarti biaya membangun di Lhokseumawe setara 0,997 kali lipat harga di Surabaya. Meski turun dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih menunjukkan bahwa ongkos proyek infrastruktur dan perumahan di kota tersebut relatif tinggi.
Bagi warga yang berencana membangun rumah atau bagi kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, tren penurunan IKK bisa menjadi kabar baik. Namun, posisi Lhokseumawe yang tetap berada di jajaran termahal patut menjadi perhatian pemkot dalam mengendalikan harga material dan efisiensi distribusi.