BANDA ACEH — Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, melaporkan progres signifikan dalam penanganan dampak bencana banjir dan longsor. Berdasarkan data terbaru, 71 lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kini berstatus "Hijau" atau sudah mengantongi kepastian lahan.
Secara akumulatif, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh. Usulan tersebut mencakup kebutuhan 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana beberapa waktu lalu.
“Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus siap bangun,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah telah menyiapkan total luas lahan mencapai 491,06 hektar untuk proyek ini. Sumber lahan bervariasi, mulai dari tanah milik pemerintah daerah, lahan hibah masyarakat, hingga area Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dilepaskan.
Safrizal memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menuntaskan urusan administrasi lahan dengan cepat. Beberapa wilayah tercatat sudah memiliki status lahan clear and clean sehingga tahap konstruksi fisik dapat segera dimulai.
Meski progres di sebagian besar wilayah menunjukkan tren positif, masih terdapat 34 lokasi berstatus "Kuning" yang menandakan proses negosiasi atau pengukuran lahan masih berjalan. Selain itu, terdapat 3 lokasi berstatus "Merah" yang terindikasi memiliki sengketa lahan serius.
Safrizal mendorong kepala daerah yang wilayahnya masih terkendala, khususnya Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, untuk segera mengambil langkah taktis. Di Gayo Lues, hambatan utama berkaitan dengan ketersediaan biaya pembebasan lahan milik warga.
“Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan,” tegasnya.
Selain fokus pada status kuning, Posko PRR Aceh memberikan perhatian khusus pada 3 titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang. Meski daerah ini memiliki jumlah lokasi siap bangun terbanyak, hambatan di tiga titik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu distribusi bantuan secara keseluruhan.
Safrizal menekankan bahwa percepatan ini bukan sekadar mengejar target administratif di atas kertas. Fokus utama pemerintah adalah memulihkan hak-hak dasar warga yang terdampak bencana agar tidak terlalu lama berada di pengungsian atau hunian sementara.
"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," pungkas Safrizal.