LANGSA — Prestasi ini menempatkan Langsa di atas 22 kabupaten/kota lain di Aceh dalam hal pengembangan koperasi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dua indikator utama yang nyaris mencapai 100 persen, yaitu kepemilikan NIB bagi seluruh koperasi dan pelaksanaan RAT secara rutin setiap tahun.
Dalam ekosistem koperasi modern, NIB menjadi syarat mutlak untuk legalitas usaha dan akses pembiayaan formal. Sementara RAT adalah cerminan kesehatan organisasi—menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi aktif anggota. Angka hampir 100 persen di dua indikator ini menandakan bahwa koperasi di Langsa tidak sekadar ada di atas kertas, melainkan benar-benar beroperasi dan taat aturan.
Koperasi yang sehat dan legal memiliki dampak langsung pada perekonomian akar rumput. Anggota koperasi di Langsa kini lebih mudah mengakses pinjaman modal usaha, mendapatkan harga lebih murah untuk barang kebutuhan pokok melalui unit usaha koperasi, serta menikmati pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang transparan. Hal ini menjadi pengungkit ekonomi bagi ribuan pelaku UMKM dan petani di kota tersebut.
Pemerintah Kota Langsa tidak hanya berhenti pada peringkat pertama. Pihak dinas terkait menyatakan akan terus mendorong digitalisasi koperasi dan memperluas akses pasar bagi produk-produk anggota. Target ke depan adalah menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi warga, bukan sekadar lembaga simpan pinjam semata.
Meski Langsa memuncaki indeks KDMP, sejumlah daerah lain di Aceh masih bergulat dengan rendahnya kepatuhan RAT dan legalitas usaha koperasi. Beberapa koperasi di daerah tersebut tercatat tidak aktif atau bahkan tidak memiliki NIB sama sekali, yang menghambat akses mereka terhadap program bantuan pemerintah dan permodalan dari perbankan. Prestasi Langsa bisa menjadi contoh konkret bagaimana pembinaan intensif dari pemkot mampu mendongkrak tata kelola koperasi secara signifikan.