ACEH TIMUR — Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mencatatkan penurunan angka kemiskinan hingga dua persen dalam kurun waktu satu tahun sejak Bupati Alfarlaky memimpin. Angka ini menjadi indikator keberhasilan program pembangunan yang difokuskan pada pengentasan warga kurang mampu di wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Aceh Timur kini berada di bawah rata-rata provinsi. Capaian ini disebut sebagai hasil dari intervensi kebijakan yang tepat sasaran, terutama di sektor ekonomi kerakyatan.
Kepala Bappeda Aceh Timur mengungkapkan bahwa sektor pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung utama penurunan angka kemiskinan. Program bantuan alat tangkap untuk nelayan serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani dinilai efektif meningkatkan pendapatan rumah tangga.
“Kami fokus pada sektor yang langsung menyentuh mayoritas warga. Hasilnya, pendapatan petani dan nelayan naik, dan itu berdampak langsung pada turunnya angka kemiskinan,” ujar Kepala Bappeda dalam keterangan resmi.
Selain sektor produktif, pemerintah daerah juga memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial. Data penerima bansos diperbarui secara berkala agar tidak ada warga miskin yang terlewat dan tidak ada pihak mampu yang justru menerima.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Aceh Timur juga mengalokasikan dana desa untuk program padat karya tunai di 144 desa dan kelurahan.
Meski angka kemiskinan turun, Pemkab Aceh Timur masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka kemiskinan di wilayah pedalaman. Akses jalan dan infrastruktur dasar yang belum merata menjadi kendala utama dalam pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan jalan desa dan irigasi pada tahun anggaran 2025 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga ke titik terendah dalam lima tahun ke depan.
Pemkab Aceh Timur menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu hingga 1,5 persen pada tahun 2025. Target ini akan dicapai melalui perluasan program bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif.
UMKM menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar setelah pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah telah menyalurkan ribuan paket bantuan modal usaha mikro serta memfasilitasi perizinan gratis bagi pelaku usaha kecil di 24 kecamatan.