BANDA ACEH — Ratusan personel gabungan yang dipimpin Sekda Jalaluddin bergerka sejak pagi di kawasan Jalan Lingkar Kampus Darussalam. Targetnya jelas: 110 lapak dan bangunan liar yang berdiri di atas drainase dan trotoar harus dibongkar. Namun, eksekusi di lapangan tidak seperti penertiban pada umumnya yang kerap diwarnai ketegangan.
Pemandangan yang terlihat justru sebaliknya. Pemilik lapak bersama personel Satpol PP membongkar seng, kayu, triplek, hingga batu bata secara perlahan. Mereka bahkan meminta bantuan petugas untuk memisahkan material yang masih layak pakai agar bisa diangkut pulang menggunakan becak barang.
“Alhamdulillah hari ini, 110 unit bangunan liar yang berdiri sampai pukul 10.00 WIB, sudah mencapai 50% dibongkar. Semua tahapan-tahapan sudah kita lalui dengan sosialisasi dan imbauan,” kata Sekda Jalaluddin di lokasi.
Jalaluddin mengaku sudah berpesan berulang kali kepada jajarannya sebelum turun ke lapangan. Ia mengingatkan agar petugas bertindak dengan tenggang rasa, tidak ada perdebatan, apalagi drama selama proses penertiban. Hasilnya, tidak ada satu pun tindakan represif yang terjadi hingga acara selesai menjelang sore.
“Pedagang secara sadar juga memahami bangunan miliknya telah menyalahi aturan berdiri di atas drainase. Hari ini, pedagang sudah mengeluarkan sendiri, dan mengambil barang yang masih bisa dipakai, sedang sisanya yang tidak bisa dipakai, kita angkut,” jelasnya.
Kasatpol PP/WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, yang mendampingi Sekda sejak awal, menegaskan bahwa pendekatan persuasif menjadi kunci utama. Ia menyebut interaksi dengan pedagang berlangsung humanis, bahkan untuk pemilik lapak yang tidak berada di lokasi sekalipun.
“Sesuai pesan Buk Wali Kota dan Pak Sekda, hari ini, penertiban berlangsung sukses dan tanpa drama. Tidak ada arogansi petugas, bahkan kami membantu pedagang pemilik lapak untuk material yang masih bisa dipakai untuk dibawa pulang. Semua kita lakukan persuasif tanpa agresif dan arogansi,” ujar Rizal.
Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan drainase di kawasan tersebut. Sebelum tindakan tegas diambil, Pemerintah Kota Banda Aceh mengaku sudah melalui tahapan sosialisasi dan edukasi panjang sehingga para pemilik bangunan memahami pelanggaran yang mereka lakukan.
Dengan rampungnya pembongkaran, ruang publik di Gampong Rukoh kini bisa kembali digunakan sebagaimana mestinya, tanpa meninggalkan luka sosial antara pemerintah dan warga.