BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN di lingkungan Pemko Banda Aceh mulai minggu pertama Juni 2026. Kebijakan ini diambil untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga menjelang tahun ajaran baru serta menjaga daya beli aparatur.
Anggaran Rp25 Miliar untuk 5.760 ASN
Berdasarkan data Pemerintah Kota Banda Aceh, total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp25 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 3.542 PNS, 2.218 PPPK, serta pejabat negara dan anggota DPRK.
“Gaji ke-13 ini bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian ASN, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan anak-anak memasuki tahun ajaran baru,” ujar Illiza, Selasa (2/6/2026).
Dasar Hukum: PP Nomor 9 Tahun 2026 dan Perwali Nomor 6 Tahun 2026
Pencairan gaji ke-13 tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan itu diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2026 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
Illiza menegaskan seluruh proses pencairan akan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan itu juga mencakup PPPK dengan penyesuaian administrasi dan masa kerja sebagaimana diatur pemerintah pusat.
Dampak ke Ekonomi Lokal: Daya Beli ASN Dorong Perputaran Uang
Pencairan gaji ke-13 diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah pada pertengahan tahun. Dengan meningkatnya daya beli aparatur, aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan ikut bergerak seiring bertambahnya pengeluaran rumah tangga ASN.
“Kita berharap pencairan gaji ke-13 ini dapat membantu meningkatkan daya beli ASN dan secara tidak langsung ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh,” kata Illiza.
Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Wali Kota menambahkan, Pemko Banda Aceh akan terus berupaya memenuhi hak-hak aparatur secara tepat waktu sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN adalah motor penggerak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan aparatur juga menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
