ACEH — Keputusan ini diumumkan Hermer kepada stafnya pekan lalu, menyusul gelombang kerusuhan di Southampton dan Belfast awal bulan ini. Menurut laporan The Guardian dan The Observer, Hermer menilai aktor jahat sengaja menggunakan X untuk memecah belah komunitas dan menyulut kekerasan.
Pemicu: Disinformasi soal Pembunuhan dan Kerusuhan
Kekhawatiran Hermer memuncak setelah platform X dipenuhi misinformasi soal kasus pembunuhan Henry Nowak, yang ditikam oleh seorang pria Sikh. Kasus kedua adalah penikaman terhadap pria asal Dublin oleh warga Sudan.
Aktivis sayap kanan memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan kebencian terhadap imigran. Elon Musk bahkan ikut memperkuat suara mereka. Beberapa tokoh publik juga menyebarkan rekaman bodycam palsu dari kasus Nowak.
Masalah bertambah parah ketika Grok, chatbot AI milik X, secara keliru mengidentifikasi dua polisi yang terlibat dalam kasus Nowak. Informasi keliru itu kemudian menyebar luas di jagat maya.
Alasan Resmi: X Jadi Alat Provokasi Kekerasan dan Rasisme
Dalam pidatonya baru-baru ini, Hermer menegaskan pentingnya Inggris tetap berada di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) pasca-Brexit. Ia secara terbuka mengecam kelompok kecil miliarder yang didanai kripto yang dinilainya sengaja memecah belah masyarakat.
"Kita tidak bisa membiarkan sekelompok kecil miliarder yang didanai kripto ini lolos begitu saja menggunakan perdebatan tentang ECHR atau hubungan dengan UE untuk menabur perpecahan di negeri ini," ujar Hermer dalam pidatonya.
Dampak: Anggota Parlemen Wanita Juga Pergi
Kantor Hermer menjadi unit pertama di pemerintahan Inggris yang hengkang dari X. Namun, beberapa anggota parlemen wanita secara individu sudah lebih dulu pergi setelah Grok diketahui memungkinkan pengguna menghasilkan gambar wanita dan anak-anak nyata dengan pakaian minim.
Hermer disebut hanya akan mengizinkan kantornya memposting di X jika tujuannya semata-mata untuk mengoreksi informasi palsu yang beredar. Sejak 12 Juni, akun resmi kantornya sudah tidak lagi mengunggah konten baru.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Inggris mulai serius mempertimbangkan dampak buruk platform media sosial terhadap stabilitas sosial. Pengguna Indonesia yang kerap menerima informasi dari X juga perlu lebih kritis menyaring konten, terutama saat terjadi peristiwa sensitif.
