BANDA ACEH — Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh baru menyentuh angka Rp250,4 miliar hingga Agustus 2026, atau setara 57,44 persen dari target. Angka itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait laporan Banggar atas Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBK 2026, Senin (31/08/2026).
Banggar menilai capaian tersebut masih jauh dari optimal. Fraksi Nasdem melalui anggotanya, Hj. Efiaty Z, menegaskan perlunya langkah konkret agar target pendapatan hingga akhir tahun dapat tercapai.
PAD Banda Aceh Tersendat di Tengah Tahun, Realisasi Serapan OPD Juga Rendah
Persoalan tidak berhenti pada pendapatan. Banggar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta menurunnya tingkat kehadiran aparatur dalam proses pembahasan.
“Terhadap masih ditemukannya sisa galian akibat pekerjaan pada ruas jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Badan Anggaran meminta kepada dinas/instansi terkait untuk mengembalikan ke kondisi awal ruas jalan dimaksud sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Begitu pula dengan keberadaan kabel (utilitas) yang semrawut,” kata Efiaty.
Ia menambahkan, 21 anggota TAPK yang seharusnya hadir dalam rapat pembahasan, tingkat kehadirannya masih di bawah 50 persen. Kondisi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengabaikan mekanisme demokrasi.
Infrastruktur Jalan, Kabel Semrawut, dan Tanggul Rusak Jadi Sorotan
Banggar meminta Dinas Perhubungan mengkaji ulang skema parkir berlangganan sebagai salah satu potensi pengoptimalan PAD. Sementara Dinas PUPR diminta memantau kondisi tanggul yang rusak di sejumlah titik.
RSUD Meuraxa juga mendapat perhatian terkait perencanaan obat. Banggar meminta manajemen rumah sakit memperkuat perencanaan agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan stok obat.
Evaluasi Kinerja OPD dan Ketidakhadiran TAPK
Selain infrastruktur, Banggar mendorong Pemko Banda Aceh melakukan pemetaan kompetensi aparatur serta menerapkan prinsip the right person in the right position. Evaluasi kinerja ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kehadiran ini bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud penghormatan terhadap mekanisme demokrasi dan perjuangan bersama demi kepentingan warga Kota Banda Aceh. Semoga hal ini juga dapat menjadi atensi dari Saudari Wali Kota,” tuturnya.
Banggar turut mendukung program Banda Aceh Academy (BAA) dengan catatan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu mendukung inkubasi bisnis lokal.
