ACEH — Prabowo membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan kawasan Eropa yang terdiri dari puluhan negara berdaulat. Menurutnya, Indonesia yang luasnya setara benua tersebut hanya dikelola oleh satu pemerintahan nasional dengan delapan partai politik di dalam koalisi.
Skala Indonesia Versus Eropa: Satu Negara, Puluhan Negara Lain
"Negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya saya, mungkin 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali," kata Prabowo dalam sambutannya.
Ia menegaskan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia tidak bisa disamakan dengan negara kecil. Perbandingan itu sekaligus menjawab kritik yang menilai komposisi kabinetnya terlalu ramping atau gemuk.
Demokrasi Memaksa Pemerintah Berkoalisi, Bukan Opsi
Kepala Negara menjelaskan bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak otomatis membuat presiden terpilih bisa memerintah sendiri. Dalam praktik demokrasi, dukungan parlemen menjadi prasyarat agar kebijakan strategis bisa berjalan tanpa hambatan politik berkepanjangan.
"Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," ujarnya.
Prabowo menambahkan, jumlah partai politik di Indonesia yang kini bernaung dalam satu koalisi pemerintahan justru lebih sedikit dibandingkan banyak negara demokrasi lain. "Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," ujarnya.
Stabilitas Politik Jadi Alasan di Balik Komposisi Kabinet
Pernyataan tersebut menggarisbawahi argumen utama pemerintah bahwa kabinet besar adalah harga yang harus dibayar demi stabilitas. Dengan mengakomodasi berbagai kekuatan politik, Prabowo menilai roda pemerintahan bisa berjalan lebih mulus tanpa resistensi dari legislatif.
Ia menyampaikan pembelaan itu di sela-sela penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Kesempatan tersebut juga digunakan Prabowo untuk memperkuat hubungan politik dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia menjelang periode akhir masa pemerintahannya.
Wacana tentang efisiensi kabinet sendiri sempat mengemuka di publik dalam beberapa pekan terakhir. Namun Prabowo menegaskan bahwa skala tanggung jawab pemerintah tidak bisa dilepaskan dari konteks luas wilayah dan kompleksitas demografi Indonesia.
