Defisit APBN Kuartal I 2026 Tembus Rp240 Triliun, Danantara Buka Suara soal Strategi Belanja Pemerintah

Penulis: Monang Simanjuntak  •  Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:21:01 WIB
Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240 triliun akibat percepatan realisasi belanja negara.

ACEH — Angka defisit yang biasanya baru terlihat pada pertengahan atau akhir tahun itu langsung muncul di tiga bulan pertama. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara yang lebih cepat dari penerimaan menjadi penyebab utamanya. Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang Rabu (10/6/2026), Dony Oskaria menegaskan kondisi ini merupakan skenario yang telah diperhitungkan.

Strategi Menggeser Belanja dari Akhir ke Awal Tahun

Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun belanja negara selalu menumpuk pada November dan Desember, sehingga efek ekonominya hanya terasa singkat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih mengakselerasi belanja sejak awal tahun agar dampak penggandanya (multiplier effect) bisa mendorong aktivitas ekonomi lebih lama.

“Dulu itu bulan November, Desember dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujar Dony.

Ia memberikan ilustrasi sederhana: jika ada anggaran belanja sebesar seribu, jumlah totalnya tetap sama di akhir tahun, baik digunakan di awal, tengah, maupun akhir. “Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang,” katanya.

Penerimaan Mulai Membaik, Ruang Fiskal Terjaga

Dony menambahkan, tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal II 2026. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran tentang potensi lonjakan utang, ia menegaskan bahwa APBN memiliki batas yang telah disepakati dengan DPR dan tidak boleh melebihi 3 persen terhadap PDB. “Rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.

Belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut Dony sebagai prioritas utama. Menurutnya, fokus pemerintah bukan sekadar memperbesar belanja, melainkan memastikan setiap pengeluaran menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dan sumber daya manusia.

Menjawab Kritik soal Pertumbuhan Ekonomi

Dony juga menanggapi kritik yang menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 5,61 persen terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditopang empat komponen utama: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto.

Ia menilai konsumsi rumah tangga dan ekspor neto bersifat mengikuti karena bergantung pada produktivitas dan kesempatan kerja. “Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah. Contohnya Cina,” katanya.

Menurut Dony, Indonesia sebenarnya masih menerapkan pendekatan fiskal yang konservatif. “Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus,” tutupnya.

Reporter: Monang Simanjuntak
Sumber: metapos.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top