BANDA ACEH — Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, menekankan pentingnya optimalisasi seluruh lembaga keistimewaan di Aceh. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut harus berfungsi maksimal untuk mendukung tugas dan wewenang MPU dalam pembangunan daerah.
Harapan itu disampaikan Abu Faisal saat membuka kegiatan Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Kompleks MPU Aceh, Selasa (9/6/2026).
Pembangunan Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah
Abu Faisal menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, hingga komunitas internasional.
“Tentu kalau misalnya tidak ada dukungan dari pihak-pihak terkait, ormas, tokoh masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang lain, tentunya apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab MPU tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan lembaga keistimewaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat diharapkan dapat berfungsi penuh. “Itu adalah sesuatu yang sangat kami harapkan agar seluruh lembaga keistimewaan itu bisa berfungsi dan berjalan maksimal,” tegas Abu Faisal.
Banda Aceh Jadi Fokus karena Jadi Wajah Provinsi
Kegiatan tahun ini sengaja dipusatkan di Kota Banda Aceh. Abu Faisal beralasan, ibu kota provinsi menjadi cermin utama bagi tamu dari luar daerah yang datang ke Aceh.
“Tahun ini eksistensi kita fokuskan untuk ibukota kita Kota Banda Aceh, karena Kota Banda Aceh adalah cermin bagi Aceh secara menyeluruh bagi tamu-tamu yang datang ke Aceh,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mengkaji, melihat, dan merumuskan langkah demi kemajuan agama dan bangsa.
Wali Kota Banda Aceh Apresiasi Kolaborasi dengan Ulama
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang hadir sebagai pemateri, menyambut baik gagasan penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama. Ia menekankan pentingnya peran ulama dalam membimbing masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan.
“Kita melihat sama-sama kondisi Banda Aceh pada hari ini, ada tantangan yang sudah kita hadapi serta ada ruang kolaborasi yang dapat terus kita perkuat ke depan,” kata Illiza.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang kuat dengan para ulama yang selama ini hadir di tengah masyarakat. Illiza juga mengapresiasi MPU Aceh yang telah memfasilitasi ruang dialog dan kerja sama untuk kemajuan Kota Banda Aceh.
40 Peserta Ikuti Kegiatan Sehari Penuh
Ketua Panitia sekaligus Kepala Bagian Umum Sekretariat MPU Aceh, Rizal Fahlefi, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kolaborasi antara ulama dan umara. Fokusnya adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama serta kebutuhan masyarakat.
“Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini yang pertama terpenuhinya peran ulama dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, serta kebijakan dalam pembangunan daerah,” jelas Rizal.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh itu diikuti oleh 40 peserta. Mereka berasal dari unsur pimpinan dan anggota MPU Banda Aceh, organisasi kemasyarakatan Islam, instansi SKPK terkait, lembaga keistimewaan dan kekhususan, pimpinan pesantren atau dayah, serta pejabat struktural Sekretariat MPU Banda Aceh.
