Polemik jadwal Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026 dinilai mengancam konstruksi pembinaan atlet daerah. Akademisi menegaskan kepastian kalender kompetisi merupakan syarat mutlak dalam sistem olahraga prestasi modern.
Peringatkan Risiko Pembinaan Atlet Aceh LEAD: Polemik jadwal Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026 dinilai mengancam konstruksi pembinaan atlet daerah. Akademisi menegaskan kepastian kalender kompetisi merupakan syarat mutlak dalam sistem olahraga prestasi modern. ISI:BANDA ACEH — Polemik jadwal Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026 semakin mendapat sorotan dari akademisi. Dr. Mansur, M.Kes, akademisi sekaligus praktisi olahraga, menegaskan persoalan ini bukan sekadar teknis penyelenggaraan. Ini menyangkut masa depan pembinaan prestasi Aceh.
Menurut Mansur, harapan Sekretaris Daerah Aceh agar pembinaan berjalan berkelanjutan dan dorongan Ketua Umum KONI Aceh agar PORA tetap digelar pada 2026 merupakan sikap rasional. “Olahraga prestasi tidak bisa dibangun dengan kebijakan yang berubah-ubah. Ia membutuhkan konsistensi, kepastian agenda, dan kesinambungan pembinaan,” katanya kepada Dialeksis, Senin (11/5/2026).
Rekomendasi KONI dan Dampak Penundaan
Ia merujuk pada rekomendasi KONI kabupaten/kota dan pengurus provinsi cabang olahraga dalam Rapat Kerja KONI 2025. Rekomendasi itu menguatkan agar PORA tetap berlangsung pada 2026. Menurut Mansur, hasil musyawarah kolektif itu semestinya dihormati dalam tata kelola organisasi.
Mansur menjelaskan performa atlet tidak lahir secara instan. Ia dibentuk melalui siklus periodisasi latihan, kompetisi, evaluasi, dan pembinaan lanjutan. “Kalau agenda strategis seperti PORA berubah atau ditunda, dampaknya bukan hanya administratif. Itu bisa mengganggu seluruh konstruksi pembinaan atlet,” ujarnya.
PORA 2026 Jadi Fondasi Menuju PON 2028
PORA bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Mansur menilai ajang ini merupakan bagian dari mata rantai menuju event yang lebih besar, seperti Pra PON dan PORWIL 2027. Dalam sistem olahraga nasional, setiap kompetisi daerah berfungsi sebagai ajang seleksi, pemetaan potensi, dan evaluasi kualitas atlet.
“Dari PORA, kita bisa melihat siapa atlet yang layak dibina ke level berikutnya. Tanpa kompetisi yang berkualitas, proses identifikasi atlet unggulan akan terganggu,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya menjaga momentum persiapan Aceh menuju Pra PON dan PORWIL 2027. Fase tersebut sangat menentukan peluang meloloskan atlet ke PON NTT-NTB 2028. “Jika tahapan pembinaan terganggu akibat ketidakpastian agenda PORA, efeknya akan terasa pada kualitas pelatda, kesiapan atlet, hingga peluang prestasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Solusi Alternatif: Kolaborasi Venue
Mansur menawarkan solusi alternatif terkait kesiapan tuan rumah. Menurutnya, persoalan itu tidak perlu diselesaikan dengan menunda seluruh agenda PORA. “Solusi yang lebih bijak adalah kolaborasi dan distribusi venue. Cabang olahraga tertentu bisa tetap dipusatkan di Aceh Jaya, sementara cabang lain dapat digelar di Banda Aceh atau Meulaboh sesuai kesiapan sarana,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal perencanaan anggaran. KONI kabupaten/kota telah menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk PORA 2026. “Penundaan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah, efektivitas anggaran, hingga kesiapan kontingen,” ucapnya.
Pada akhirnya, Mansur menegaskan keputusan berada di tangan Pemerintah Aceh. Namun ia berharap rekomendasi Raker KONI serta aspirasi mayoritas insan olahraga menjadi pertimbangan utama. “Olahraga bukan sekadar event, tetapi menyangkut masa depan pembinaan generasi, prestasi daerah, dan marwah Aceh di tingkat nasional,” pungkasnya. [arn]
