BANDA ACEH — Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan pembangunan Aceh ke depan harus tumbuh bersama alam, bukan menaklukkannya. Ia menyampaikan hal itu dalam lokakarya bertajuk “Growth with Nature” di The Pade Hotel, Banda Aceh, Senin (11/5/2026).
Tsunami 2004 dan Bencana 2025 Jadi Peringatan Keras
Safrizal mengingatkan kembali tragedi tsunami 2004 yang merenggut lebih dari 170 ribu jiwa. Ia juga menyoroti rentetan bencana hidrometeorologi sepanjang tahun lalu yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
“Kerugian Rp68,67 triliun dan lebih dari 2,2 juta KK mengungsi — ini bukan angka yang bisa diabaikan,” ujarnya di hadapan peserta lokakarya.
Modal Ekologis Dunia di Ujung Sumatera
Dalam paparannya, Safrizal menyebut Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai modal ekologis dunia dengan valuasi jasa lingkungan lebih dari USD600 juta per tahun. Menurutnya, menjaga hutan bukanlah beban pembangunan, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Hadih Maja dan Kearifan Lokal Jadi Fondasi
Safrizal mengangkat kearifan lokal sebagai fondasi penting perubahan paradigma ini. Ia mengutip Hadih Maja: “Di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka…” — yang bermakna menanam cemara di pesisir dan mangrove di tambak agar masyarakat terlindungi dari air pasang.
Ia menekankan, pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang adalah bukti bahwa masyarakat Aceh telah mengenal prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainability populer secara global.
Langkah Konkret yang Harus Segera Jalan
Sebagai tindak lanjut, Safrizal menekankan perlunya langkah konkret yang mencakup tiga hal. Pertama, penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan regulasi kawasan lindung. Kedua, pengembangan proyek percontohan solusi berbasis alam serta penguatan masyarakat adat. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan hijau dan kolaborasi lintas wilayah.
“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” tegasnya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh, hijau, dan inklusif.
Lokakarya itu diharapkan menjadi fondasi bagi arah pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan, dengan kombinasi ilmu pengetahuan modern, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kearifan lokal masyarakat.
