LHOKSEUMAWE — Jika tidak ada persiapan serius sejak sekarang, pengembangan gas Blok Andaman berpotensi mengulang kegagalan proyek raksasa LNG Arun pada 1970-an. Saat itu, investasi lebih dari 9 miliar dolar AS mengalir, namun putra daerah justru menjadi penonton di tanah sendiri karena tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan industri migas modern.
Pelajaran Pahit dari Proyek LNG Arun: Nelayan Tergusur, Tenaga Kerja Lokal Terpinggirkan
Ridwan yang pernah menjabat di Pertamina Rantau Kualasimpang ini mengingatkan bahwa dampak sosial proyek Arun tidak hanya soal ganti rugi lahan. "Memang secara administratif, ganti rugi atas lahan yang terpakai sudah dibayarkan kepada pemiliknya. Namun, kekurangannya saat itu adalah masyarakat pesisir yang memiliki kebiasaan hidup mengandalkan laut tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk beradaptasi," jelasnya dalam wawancara dengan Waspada, Senin (22/6/2026).
Desa-desa nelayan dengan tambak bandang, tambak udang, dan hutan bakau mereka tergusur. Sementara itu, ribuan lapangan kerja strategis di kilang justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena minimnya persiapan SDM muda Aceh saat itu.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Aceh Sekarang?
Ridwan mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk bertindak proaktif. Langkah pertama adalah menjaring pemuda dari wilayah pesisir yang akan terkena dampak langsung proyek pendaratan gas, lalu mengirim mereka ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di dalam maupun luar provinsi.
Materi pelatihan yang dibutuhkan sangat spesifik dan teknis, antara lain keterampilan menjadi mekanik, ahli pengelasan, hingga spesialis pemasangan pipa bawah laut. Keahlian-keahlian ini menjadi syarat mutlak agar putra daerah bisa bersaing mengisi posisi-posisi di industri migas modern yang akan beroperasi di KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL).
Mengapa Nelayan Butuh Perhatian Khusus?
Selain tenaga kerja, kelompok nelayan tradisional menjadi pihak yang paling rentan. Jalur pipa gas yang akan dibangun diprediksi akan mengubah kondisi perairan dangkal yang selama ini menjadi lokasi penangkapan ikan utama mereka. Pemerintah perlu memberikan akses dan bantuan komprehensif, mulai dari pelatihan cara melaut di perairan yang lebih dalam, penyediaan peralatan tangkap yang sesuai, hingga bantuan permodalan.
Bisakah CSR Perusahaan Jadi Solusi Pendanaan?
Mengenai pendanaan program persiapan ini, Ridwan menyarankan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi, seperti Mubadala, Pupuk Iskandar Muda (PIM), PLN, dan Perusahaan Gas Arun (PAG). Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), kontribusi perusahaan bisa difokuskan langsung pada pemberdayaan tenaga kerja lokal dan pelestarian lingkungan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
"Waktu persiapan ini sangat berharga. Saat ini masih ada masa jeda dalam perencanaan proyek karena proses perubahan PoD Blok Andaman. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti, ketika gas sudah mengalir dan fasilitas sudah beroperasi, putra daerah hanya menjadi penonton," tegas Ridwan.
FAQ: Dua Hal yang Perlu Dipahami tentang Proyek Gas Andaman
Apa yang dimaksud dengan Kewajiban Menyiapkan SDM Lokal dalam proyek migas?
Ini merujuk pada kewajiban pemerintah daerah dan kontraktor untuk memastikan tenaga kerja dari wilayah sekitar proyek mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja, bukan hanya mengandalkan tenaga kerja dari luar daerah. Kegagalan memenuhi kewajiban ini bisa memicu kesenjangan sosial dan konflik horizontal.
Mengapa Blok Andaman dianggap berbeda dari proyek migas sebelumnya di Aceh?
Blok Andaman berlokasi di laut dalam dan membutuhkan teknologi serta keahlian yang lebih spesifik. Jika tanpa persiapan, risiko pengulangan kasus Arun—di mana masyarakat lokal hanya menjadi penonton di proyek raksasa—sangat besar. Momentum perubahan PoD saat ini adalah kesempatan terakhir untuk merancang intervensi SDM sebelum investasi mengalir deras.
