Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan data akurat dalam Rapat Pimpinan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, awal Mei 2026. Langkah ini mencakup penguatan tata kelola Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan target penyelesaian Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 pada 30 Juni mendatang.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menerapkan pendekatan berbasis data dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh yang berlangsung pada awal Mei 2026 di Banda Aceh. Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat Aceh.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya terkait keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pemerintah Aceh saat ini tengah fokus memperkuat tata kelola program tersebut agar lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan secara finansial. Langkah strategis yang diambil meliputi penyempurnaan regulasi melalui Peraturan Gubernur guna memastikan akses layanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.
Optimalisasi Anggaran dan Realisasi Fisik
Selain sektor kesehatan, Gubernur Muzakir Manaf menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah. Ia memberikan instruksi khusus terkait pelaksanaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) agar segera dituntaskan secara administratif. Hal ini bertujuan agar seluruh paket kegiatan pembangunan dapat segera memasuki tahap kontraktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender kerja pemerintah.
Terkait perencanaan pembangunan jangka menengah, Gubernur menetapkan tenggat waktu yang tegas bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027. Seluruh dokumen perencanaan tersebut diwajibkan rampung paling lambat pada 30 Juni 2026. Dalam proses penyusunannya, Gubernur mengarahkan agar SKPA fokus pada belanja prioritas dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran modern.
Beberapa prinsip utama dalam penyusunan anggaran yang ditekankan Gubernur meliputi:
- Penerapan prinsip money follow program untuk memastikan anggaran dialokasikan pada program prioritas.
- Penggunaan evidence-based budgeting atau penganggaran berbasis bukti agar setiap alokasi dana memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi program di seluruh sektor pemerintahan.
- Percepatan pemenuhan aspek administrasi untuk menghindari keterlambatan serapan anggaran.
Penguatan Fiskal dan Sinergi Kelembagaan
Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, Gubernur Aceh juga mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan dukungan pusat terhadap berbagai agenda pembangunan di Aceh tetap terjaga, termasuk rencana
